Anggota DPR RI Surya Utama saat diwawancara disela-sela menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Surya Utama menyoroti soal perlindungan para pekerja migran Indonesia. Dirinya menilai peran pemerintah untuk mencegah sekaligus menindaklanjuti kasus terkait pekerja migran Indonesia belum maksimal dilakukan. Salah satunya, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pernyataan ini disampaikannya kepada Parlementaria usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024). Sebab itu, tegasnya, dukungan pemerintah untuk intervensi isu pekerja migran Indonesia lewat kebijakan menjadi krusial.

“Faktanya perlindungannya negara kita kurang berperan dan kurang diakui oleh negara-negara lain. Coba bandingkan dengan Filipina, pemerintah memproteksi lewat regulasi yang kuat sehingga majikan sangat menghargai dan segan. Sedangkan, Indonesia kayaknya cuek saja, (regulasinya) enggak punya ketegasan,” tutur Surya, yang akrab disapa Uya Kuya.

Politisi Fraksi PAN menjabarkan sejumlah penyebab yang membuat isu pekerja migran Indonesia masih merajalela. Di antaranya adalah negara belum mengatur pekerja migran secara legal dan tegas melalui regulasi yang lugas diterapkan. Selain itu, terangnya, ia menilai sosialisasi mengenai risiko dan prosedur bekerja yang aman di luar negeri tidak maksimal dan parsial.

“Sosialisasi positif dan mendidik (secara menyeluruh) sehingga orang-orang yang berasal dari daerah-daerah itu yang ingin bekerja di luar negeri memahami secara utuh bagaimana proses pengajuan bekerja ke luar negeri dan bagaimana pemerintah memproteksi mereka. Jadi, tidak terjadi lagi hal-hal (buruk) seperti ini,” pungkasnya. (um/aha)